HMI Singaraja Berganti Pengurus, Kolaborasi Pengawasan Partisipatif Terus Dibangun

Singaraja, Bawaslu Buleleng – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Singaraja memiliki kepengurusan baru setelah dilaksanakannya Pelantikan Akbar HMI, Korps HMI-Wati (Kohati), dan Badan Pengelola Latihan (BPL) Cabang Singaraja di Gedung Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan (IMK), Sabtu sore (29/8).

Mengusung tema “Akselerasi Sinergi dan Gerakan Progresif untuk Melahirkan Kepemimpinan yang Berdampak Nyata”, pelantikan tersebut menjadi momentum bagi kepengurusan baru untuk melanjutkan kerja organisasi sekaligus memperluas kontribusi di tengah masyarakat.

Ketua Bawaslu Buleleng I Kadek Carna Wirata menyampaikan selamat kepada jajaran pengurus HMI, Kohati, dan BPL Cabang Singaraja yang telah dilantik. Ia berharap kepengurusan baru dapat menjalankan amanah organisasi dengan baik dan menghadirkan kontribusi yang memberi manfaat bagi masyarakat.

“Selamat kepada seluruh pengurus yang dilantik. Semoga amanah dalam menjalankan tugas dan mampu membawa organisasi memberikan kontribusi positif bagi masyarakat,” ujar Carna.

Menurutnya, organisasi kemahasiswaan memiliki peran penting dalam membentuk kepemimpinan muda yang memiliki kepedulian terhadap persoalan di lingkungan sekitarnya. Karena itu, keberadaan HMI diharapkan tidak hanya menjadi ruang pengembangan kapasitas kader, tetapi juga dapat mengambil bagian dalam berbagai persoalan masyarakat.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Buleleng Gede Ganesha mengatakan pergantian kepengurusan HMI Cabang Singaraja menjadi bagian dari dinamika organisasi yang semestinya diikuti dengan keberlanjutan komunikasi dan kerja sama yang telah terbangun.

“Dengan pergantian kepemimpinan, kami berharap hubungan dan sinergi yang sudah terbangun tetap berjalan. Kepengurusan baru tentu membawa semangat dan gagasan baru, sehingga ruang kolaborasi dapat terus dikembangkan,” kata Ganesha.

Menurutnya, salah satu ruang kolaborasi yang dapat terus dibangun adalah pengawasan partisipatif. Generasi muda memiliki posisi strategis untuk ikut mendorong kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengawal proses demokrasi.

Pengawasan partisipatif, lanjut Ganesha, tidak hanya berbicara mengenai keterlibatan masyarakat ketika tahapan pemilu berlangsung. Lebih dari itu, partisipasi dapat dibangun melalui diskusi, pendidikan demokrasi, penyebarluasan informasi, serta kepedulian terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan demokrasi.

“Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Keterlibatan masyarakat sangat penting, termasuk organisasi kepemudaan. Karena itu, kami ingin ruang komunikasi dan kolaborasi dengan HMI terus dibangun,” ujarnya.

Ganesha menambahkan, pergantian pengurus tidak semestinya menjadi batas bagi hubungan antarlembaga dan organisasi. Justru kepengurusan baru dapat menjadi kesempatan untuk memperluas bentuk kerja sama sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di masyarakat.

Bagi Bawaslu Buleleng, keberadaan HMI menjadi bagian penting dalam memperluas ruang partisipasi masyarakat dan membangun kesadaran demokrasi secara berkelanjutan.