Bawaslu Buleleng Perkuat Pengawasan Partisipatif Bersama BPD Desa Panji

Singaraja, Bawaslu Buleleng – Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Gede Ganesha, melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Panji, Sabtu (18/7). Kegiatan yang berlangsung di Kantor Desa Panji, Kecamatan Sukasada tersebut bertujuan memperkuat sinergi dalam membangun pengawasan partisipatif menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.

Dalam kesempatan tersebut,  Ganesha menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan demokrasi yang berintegritas memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, pengawasan partisipatif menjadi salah satu upaya penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap proses demokrasi.

"BPD memiliki posisi yang strategis di tingkat desa. Selain menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD juga dapat menjadi mitra dalam membangun kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mengawasi setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan," ujar Ganesha.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga netralitas kepala desa beserta perangkat desa dalam setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Netralitas aparatur pemerintahan desa merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan kontestasi yang adil, jujur, dan demokratis serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Melalui forum tersebut, Bawaslu  Buleleng turut mengajak BPD Desa Panji untuk berperan aktif menyampaikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pengawasan partisipatif, meningkatkan kepedulian terhadap potensi pelanggaran, serta mendorong budaya demokrasi yang berlandaskan integritas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kegiatan Konsolidasi Demokrasi ini merupakan bagian dari komitmen Bawaslu  Buleleng dalam memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat pengawasan partisipatif dan mewujudkan penyelenggaraan Pemilu serta Pemilihan yang berkualitas.