Bedah Buku “Etika yang Melembaga”, Bawaslu Buleleng Perkuat Etika Penyelenggara Pemilu

Badung, Bawaslu Buleleng – Bawaslu Buleleng mengikuti Bedah Buku “Etika yang Melembaga” karya Prof. Jimly Asshiddiqie yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Bali secara hybrid di Kantor Bawaslu Badung, Kamis (20/8).

Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman jajaran penyelenggara pemilu mengenai etika personal dan etika kelembagaan dalam menjalankan tugas. Pembahasan etika dinilai penting dalam menjaga integritas penyelenggara sekaligus mempertahankan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

Ketua Bawaslu Bali, I Putu Agus Tirta Suguna menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penguatan kelembagaan dan etika penyelenggara pemilu. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas yang telah terbangun, terlebih pada Pemilu 2024 tidak terdapat sidang DKPP yang melibatkan jajaran penyelenggara pemilu di Bali.

Menurut Suguna, penguatan etika menjadi bagian penting dalam menghadapi pelaksanaan tugas penyelenggara pemilu ke depan. Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan inspirasi dan memperkuat jajaran dalam menjaga etika selama menjalankan tugas.

Sementara itu, Ketua DKPP RI Heddy Lugito selaku keynote speaker menekankan bahwa kode etik tidak cukup hanya dipahami sebagai aturan tertulis. Kode etik perlu diinternalisasi dalam diri setiap penyelenggara sehingga tercermin dalam sikap dan perilaku ketika menjalankan tugas. Ia juga menjelaskan bahwa etika personal perlu didukung oleh struktur etika kelembagaan yang kuat.

Bedah buku menghadirkan Anggota Bawaslu Bali Gede Sutrawan, Anggota KPU Bali Anak Agung Gede Raka Nakula, dan Ketua KIPP Bali Ngakan Made Giriyasa sebagai panelis. Diskusi membahas isi buku Etika yang Melembaga, termasuk pentingnya menjaga kredibilitas, transparansi, serta etika dalam penyelenggaraan pemilu.

Bawaslu Buleleng mengikuti kegiatan tersebut sebagai bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan, khususnya dalam memahami dan menerapkan etika dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.