Jumat Sehati Bawaslu Buleleng, Dari Menjaga Kebugaran Hingga Memperkuat Pengawasan Partisipatif

Singaraja, Bawaslu Buleleng – Menjaga kualitas demokrasi tidak hanya diwujudkan melalui pengawasan yang profesional, tetapi juga didukung kesiapan sumber daya manusia dan keterlibatan aktif masyarakat. Berangkat dari semangat tersebut, Bawaslu Buleleng memadukan kegiatan Jumat Sehati dengan Konsolidasi Demokrasi melalui pembagian bendera Merah Putih kepada masyarakat di sepanjang Jalan Ngurah Rai, Jalan Pahlawan, Jalan Parikesit, hingga Jalan Bisma, Jumat (31/7).

Kegiatan yang merupakan implementasi Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 15 Tahun 2026 ini diikuti oleh pimpinan beserta jajaran sekretariat Bawaslu Buleleng. Selain melaksanakan aktivitas fisik untuk menjaga kebugaran, Bawaslu Buleleng juga menyapa masyarakat secara langsung, membagikan bendera Merah Putih, serta mengajak masyarakat untuk terus menjaga semangat kebangsaan dan berpartisipasi dalam mengawal proses demokrasi.

Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan partisipatif. Bawaslu memandang bahwa pengawasan Pemilu tidak hanya dilakukan melalui mekanisme formal, tetapi juga dibangun melalui komunikasi yang berkelanjutan dengan masyarakat. Interaksi langsung menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman publik mengenai pentingnya peran masyarakat dalam mencegah potensi pelanggaran serta menjaga integritas setiap tahapan Pemilu.

Ketua Bawaslu Buleleng, I Kadek Carna Wirata, mengatakan bahwa Jumat Sehati memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar kegiatan olahraga bersama. Menurutnya, kebugaran fisik merupakan salah satu faktor yang mendukung optimalnya pelaksanaan tugas pengawasan, mengingat pengawas Pemilu dituntut memiliki mobilitas dan kesiapan dalam menjalankan tugas di lapangan.

Namun demikian, Carna menegaskan bahwa penguatan kapasitas internal tersebut harus berjalan beriringan dengan penguatan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan Jumat Sehati selalu diupayakan memiliki nilai tambah melalui kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Jumat Sehati kami maknai sebagai bagian dari penguatan kelembagaan Bawaslu. Di satu sisi kami menjaga kebugaran agar siap melaksanakan tugas pengawasan secara optimal, sementara di sisi lain kami membangun komunikasi dengan masyarakat melalui Konsolidasi Demokrasi. Kedua hal tersebut saling melengkapi dalam mendukung terwujudnya pengawasan yang efektif," ujarnya.

Carna menambahkan bahwa masyarakat memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas demokrasi. Informasi, masukan, maupun saran yang disampaikan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung fungsi pencegahan dan pengawasan yang dijalankan Bawaslu. Karena itu, Bawaslu terus berupaya membangun kedekatan dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bersifat edukatif dan partisipatif.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Buleleng Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Gede Ganesha, mengatakan bahwa pengawasan partisipatif merupakan salah satu fokus penguatan kelembagaan Bawaslu. Menurutnya, semakin luas keterlibatan masyarakat, semakin kuat pula ekosistem pengawasan yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan seperti Jumat Sehati menjadi media yang efektif untuk mendekatkan Bawaslu dengan masyarakat. Melalui komunikasi yang dibangun secara langsung, masyarakat dapat mengenal tugas dan fungsi Bawaslu sekaligus memahami bahwa pengawasan Pemilu merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab penyelenggara.

"Kami ingin menghadirkan Bawaslu yang dekat dengan masyarakat. Pengawasan partisipatif akan tumbuh ketika masyarakat memahami bahwa setiap warga negara memiliki peran dalam menjaga kualitas demokrasi. Oleh karena itu, kami akan terus memperluas ruang kolaborasi melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung," kata Ganesha.

Melalui pelaksanaan Jumat Sehati, Bawaslu Buleleng menegaskan komitmennya untuk membangun kelembagaan yang adaptif, sehat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penguatan kapasitas sumber daya manusia yang diimbangi dengan peningkatan partisipasi publik diharapkan mampu mendukung terwujudnya pengawasan Pemilu yang semakin efektif, sekaligus menjaga kualitas demokrasi secara berkelanjutan.