Konsolidasi Demokrasi, Ganesha Ingatkan Perangkat Desa Panji Jaga Netralitas

Singaraja, Bawaslu Buleleng – Anggota Bawaslu Buleleng, Gede Ganesha, melakukan konsolidasi demokrasi bersama Pemerintah Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Jumat (28/8). Konsolidasi dilakukan untuk memperkuat pemahaman dan komitmen perangkat desa dalam menjaga netralitas dalam kehidupan demokrasi.

Dalam kegiatan tersebut, Ganesha berkoordinasi dengan Perangkat Desa Panji, yakni Kasi Pemerintahan Gede Ardana dan Kelian Banjar Dinas Kelod Kauh Nyoman Marsajaya. Komunikasi tersebut menjadi bagian dari upaya Bawaslu membangun hubungan kelembagaan sekaligus mendorong terciptanya iklim demokrasi yang sehat di tingkat desa.

Ganesha menyampaikan, perangkat desa memiliki posisi yang penting dalam kehidupan masyarakat karena berinteraksi langsung dengan warga. Karena itu, sikap netral perlu dijaga agar penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu.

“Perangkat desa harus mampu menjaga posisi dan tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat menimbulkan keberpihakan politik. Netralitas penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan proses demokrasi,” ujar Ganesha.

Menurutnya, konsolidasi demokrasi perlu dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya ketika tahapan Pemilu berlangsung. Komunikasi langsung dengan perangkat desa menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman mengenai batasan sikap dan tindakan aparatur pemerintahan desa dalam konteks politik.

Selain mengingatkan pentingnya netralitas, Ganesha juga mendorong perangkat desa untuk ikut menciptakan suasana demokrasi yang kondusif dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan tidak membeda-bedakan berdasarkan pilihan politik.

Melalui konsolidasi tersebut, Bawaslu Buleleng berharap komunikasi dengan Pemerintah Desa Panji dapat terus terjaga sehingga upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran netralitas dapat dilakukan sejak dini.

Konsolidasi demokrasi di tingkat desa menjadi bagian dari langkah Bawaslu Buleleng dalam memperkuat pengawasan berbasis pencegahan serta membangun kesadaran bersama bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan sikap netral, profesional, dan berintegritas dari seluruh unsur pemerintahan.