Bawaslu Buleleng Terima Mahasiswa PKL STAHN Mpu Kuturan Singaraja

Singaraja, Bawaslu Buleleng – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Buleleng secara resmi menerima mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Mpu Kuturan Singaraja. Seremoni penerimaan dilaksanakan secara simbolis di Kantor Bawaslu Buleleng pada Senin (14/4).

Ketua Bawaslu Buleleng, I Kadek Carna Wirata, bersama anggotanya Gede Ganesha dan I Ketut Adi Setiawan, menyambut langsung kedatangan para mahasiswa. Dalam sambutannya, Kadek Carna mengapresiasi pelaksanaan program PKL ini sebagai bentuk sinergi positif antara dunia pendidikan dan lembaga pengawas pemilu.

“Kami menyambut baik kehadiran para mahasiswa. PKL ini menjadi ajang pembelajaran langsung di lapangan, di mana mereka bisa mengenal lebih dekat proses kerja dan fungsi Bawaslu, serta pentingnya peran pengawasan dalam menjaga demokrasi.

Praktik Kerja Lapangan ini akan berlangsung selama tiga bulan, terhitung mulai 14 April 2025. Selama masa PKL, mahasiswa akan dilibatkan dalam berbagai kegiatan kelembagaan seperti pengawasan di luar tahapan pemilu, pendokumentasian kegiatan serta merancang strategi edukasi dan sosialisasi kepemiluan dalam rangka peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pengawasan Pemilu mendatang.

Penyerahan mahasiswa secara simbolis dilakukan oleh Ketua Jurusan Dharma Duta STAHN Mpu Kuturan Singaraja, Nyoman Suardika. Ia menyampaikan apresiasinya atas keterbukaan dan kolaborasi Bawaslu Buleleng dalam menerima mahasiswa untuk belajar langsung di lingkungan kerja yang relevan dengan bidang studi mereka yakni Ilmu Komunikasi Hindu.

“Kerja sama ini merupakan langkah nyata dalam mendukung pengembangan kapasitas mahasiswa. Kami percaya pengalaman ini akan memberi kontribusi besar bagi kesiapan mereka menghadapi dunia kerja,” ujar Suardika.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Buleleng berharap mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengalaman praktis, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan partisipatif demi mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.