Jelang Ditetapkannya PDB Triwulan III, Bawaslu Buleleng Temukan Data Pemilih Belum Akurat

Singaraja, Bawaslu Buleleng – Menjelang penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III pada awal Oktober 2025 mendatang, Bawaslu Buleleng menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemutakhiran data pemilih agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam pengawasan yang dilakukan, Bawaslu Buleleng masih menemukan sejumlah kendala terkait keakuratan data pemilih. Hal tersebut diungkapkan Anggota Bawaslu Buleleng, Gede Ganesha, saat menghadiri rapat bersama yang digelar Bawaslu Bali secara daring pada Selasa (30/9). Ia menegaskan bahwa hasil pengawasan melalui uji petik menunjukkan masih ada data pemilih yang belum valid dan perlu mendapat perhatian serius. “Dari hasil uji petik yang kami lakukan, masih terdapat beberapa data yang belum akurat, seperti misalnya pemilih yang telah beralih status menjadi TNI/Polri masih tercatat dalam daftar, pemilih berusia 17 tahun yang belum terdaftar, serta persoalan perpindahan penduduk yang dinamis. Hal-hal tersebut perlu segera dilakukan pemutakhiran agar tidak menimbulkan masalah pada tahapan berikutnya,” ujar Ganesha. Ia menambahkan bahwa situasi ini menjadi atensi penting bagi Bawaslu Buleleng. Menurutnya, ketidaksesuaian data pemilih harus segera ditindaklanjuti agar hak konstitusional masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dapat terjamin. Sementara itu, Anggota Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, menginstruksikan seluruh jajaran di tingkat kabupaten dan kota agar aktif memberikan saran perbaikan terhadap adanya ketidaksesuaian data. Ariyani menekankan bahwa pengawasan yang ketat, berjenjang, serta kolaborasi dengan stakeholder terkait menjadi kunci dalam mewujudkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. “Pengawasan yang konsisten dan berjenjang merupakan instrumen penting agar proses penyusunan daftar pemilih tidak hanya administratif, tetapi juga substantif dalam menjamin kualitas Pemilu,” tegas Ariyani. Bawaslu menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan, termasuk pemutakhiran data pemilih. Hal ini dipandang sebagai bagian integral dari tugas pengawasan demi terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, serta berintegritas tinggi.