Masuki Chapter IV, Bawaslu Buleleng Ikuti Bimtek Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Kinerja

Singaraja, Bawaslu Buleleng — Bawaslu Buleleng mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Kinerja yang diselenggarakan Bawaslu Bali secara daring, Selasa (3/2). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Bawaslu di seluruh Bali. Bimtek yang memasuki Chapter IV tersebut secara khusus membahas mekanisme penerimaan laporan dugaan pelanggaran kinerja, sebagai langkah penguatan tata kelola kelembagaan dan pencegahan pelanggaran internal. Anggota Bawaslu Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, hadir sebagai narasumber dan memaparkan implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2020. Dalam pemaparannya, Putra Wiratma menegaskan bahwa pembinaan ASN dan jajaran pengawas pemilu bertumpu pada empat pilar utama. “Empat pilar pembinaan tersebut meliputi peningkatan kapasitas, pembinaan kinerja, penanganan pelanggaran, serta pembinaan berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kesamaan pemahaman dalam menilai dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kinerja agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di internal lembaga. Sementara itu, Ketua Bawaslu Buleleng I Kadek Carna Wirata memandang Bimtek ini sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi potensi pelanggaran kinerja di lingkungan Bawaslu. Menurutnya, pemahaman yang utuh terhadap regulasi dan mekanisme penerimaan laporan menjadi kunci dalam menjaga profesionalitas dan integritas jajaran pengawas. Ia menilai, pencegahan pelanggaran kinerja harus dimulai dari peningkatan kapasitas dan kesadaran individu terhadap tugas dan tanggung jawabnya. “Melalui Bimtek ini, kami berharap seluruh jajaran Bawaslu Buleleng semakin siap dan cermat dalam menjalankan tugas, sekaligus mampu memitigasi potensi pelanggaran kinerja sejak dini,” tegas Carna. Kegiatan Bimtek ini diikuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/kota se-Bali dan menjadi bagian dari komitmen Bawaslu dalam mewujudkan lembaga pengawas pemilu yang profesional, berintegritas, dan akuntabel.