Pastikan Pemutakhiran Data Parpol, Bawaslu Buleleng Lakukan Pengawasan

Singaraja, Bawaslu Buleleng – Bawaslu Buleleng menegaskan bahwa tugas pengawasan Pemilu tidak hanya berjalan saat tahapan Pemilu berlangsung, tetapi dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi. Salah satu bentuk pengawasan tersebut dilakukan melalui pemutakhiran data partai politik meskipun tahapan Pemilu belum dimulai.

Anggota Bawaslu Buleleng, I Ketut Adi Setiawan, menyampaikan hal tersebut usai melakukan pengawasan terhadap kunjungan yang dilaksanakan KPU Buleleng di Sekretariat Partai Politik di Desa Pemaron, Senin (9/2). Ia menegaskan bahwa pengawasan sejak dini merupakan langkah strategis untuk mencegah potensi pelanggaran.

Menurutnya, Bawaslu memiliki mandat konstitusional untuk memastikan seluruh proses kepemiluan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pengawasan pemutakhiran data partai politik menjadi bagian penting dari fungsi pencegahan, sekaligus memastikan kesiapan partai politik dalam memenuhi persyaratan administrasi.

Dalam pengawasan tersebut, Bawaslu Buleleng menaruh perhatian pada kelengkapan administrasi, legalitas dan status kantor sekretariat, serta pemenuhan ketentuan kepengurusan partai politik. Sinergi antara Bawaslu, KPU, dan partai politik dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Pemilu yang tertib, transparan, dan berintegritas.

Lebih lanjut, Adi Setiawan menegaskan bahwa pengawasan Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga pengawas semata, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Bawaslu Buleleng terus mendorong pengawasan partisipatif sebagai bentuk penguatan demokrasi yang berkelanjutan.

“Peran Bawaslu adalah memastikan demokrasi berjalan sesuai aturan. Namun, keberhasilan pengawasan akan lebih kuat jika didukung partisipasi masyarakat. Dengan pengawasan bersama, potensi pelanggaran dapat dicegah sejak awal,” tegasnya.

Melalui pengawasan yang konsisten dan partisipatif, Bawaslu Buleleng berkomitmen untuk terus mengawal seluruh proses kepemiluan agar berjalan adil, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan demokrasi.