Wujudkan Program Kerja Selaras, Bawaslu Buleleng Ikuti Rakor Divisi Penanganan Pelanggaran

Singaraja, Bawaslu Buleleng – Dalam rangka menyelaraskan program kerja Divisi Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Buleleng mengikuti rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Bali secara daring, Jumat (9/1). Kegiatan ini diikuti oleh Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali.

Rapat koordinasi dibuka oleh Ketua Bawaslu Bali I Putu Agus Tirta Suguna dan menekankan pentingnya penyusunan program kerja yang terencana. Perencanaan yang matang dipandang sebagai bentuk akuntabilitas lembaga kepada masyarakat dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, khususnya pada masa pasca tahapan Pemilu.

Dalam pembahasan rapat, Anggota Bawaslu Bali I Wayan Wirka selaku Divisi Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi menekankan pentingnya peningkatan kapasitas seluruh jajaran, baik komisioner maupun sekretariat, dalam memahami dan menjalankan fungsi penanganan pelanggaran. 

Selain itu, penguatan edukasi kepada masyarakat turut menjadi perhatian sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran publik dalam menjaga integritas demokrasi. Dalam rapat juga disoroti perlunya respons cepat dan tepat terhadap berbagai persoalan, termasuk isu integritas penyelenggara Pemilu dan peningkatan kualitas layanan kelembagaan.

Rapat koordinasi ini membahas sejumlah fokus program Divisi Penanganan Pelanggaran yang direncanakan selama tahun 2026, antara lain penguatan sistem penanganan pelanggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi koordinasi lintas divisi dan dengan lembaga terkait. Diskusi berlangsung secara interaktif dengan penyampaian berbagai masukan dari peserta sebagai bahan penyempurnaan rencana kerja.

Pada akhir rapat, ditegaskan penanganan pelanggaran tidak dapat berjalan optimal apabila hanya berjalan sendiri, hal ini perlu sinergi dan dukungan fungsi pencegahan, penyelesaian sengketa, serta dukungan kelembagaan dan sekretariat. Koordinasi yang kuat antarseluruh unsur kelembagaan menjadi fondasi utama dalam memperkuat kinerja Bawaslu yang profesional, solid, dan responsif.