Momentum Ramadan, Bawaslu Buleleng Perkuat Kesadaran Demokrasi dan Pengawasan Partisipatif Lewat Ngabuburit Pengawasan

Singaraja, Bawaslu Buleleng – Momentum Ramadan dimanfaatkan Bawaslu Buleleng untuk memperkuat kesadaran demokrasi dan pengawasan partisipatif di tengah masyarakat. Upaya tersebut dimatangkan melalui Rapat Persiapan Ngabuburit Pengawasan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Bali secara daring, pada Kamis (19/2).

Langkah ini dinilai penting mengingat kerja-kerja demokrasi tidak berhenti setelah berakhirnya tahapan Pemilu. Anggota Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, dalam arahannya menekankan agar seluruh kabupaten/kota menyusun perencanaan kegiatan secara matang. Ia mengingatkan bahwa Ngabuburit Pengawasan harus dirancang sebagai forum yang substansial, bukan sekadar kegiatan seremonial Ramadan.

Menurutnya, Ramadan adalah momentum reflektif yang tepat untuk mengajak masyarakat kembali meneguhkan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, integritas, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga proses pemilu yang jujur dan adil.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Anggota Bawaslu Buleleng, Gede Ganesha, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyusun agenda Ngabuburit Pengawasan di tingkat kabupaten. Ia menegaskan, pendidikan politik harus terus digelorakan meski tahapan pemilu telah usai.

“Bawaslu Buleleng telah menyiapkan dua agenda Ngabuburit Pengawasan yang dilaksanakan secara luring, baik di dalam kantor maupun di luar kantor, pada bulan Februari dan Maret,” jelasnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan secara tatap muka dipilih untuk membangun interaksi langsung. Dengan pendekatan dialogis dan suasana santai menjelang berbuka puasa, Bawaslu Buleleng berharap pesan pengawasan lebih mudah diterima dan dipahami. Demokrasi yang sehat membutuhkan keterlibatan publik secara konsisten, tidak hanya saat tahapan berlangsung.

Melalui Ngabuburit Pengawasan, Bawaslu Buleleng menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan edukasi politik yang inklusif dan berkelanjutan. Ramadan menjadi ruang strategis untuk memperkuat kesadaran kolektif bahwa menjaga demokrasi adalah tanggung jawab bersama.